Air Milik Pemerintah versus Milik Rakyat

0
378

Di platform change.org, Melanie Subono membuat sebuah petisi dengan tajuk “Ambil Alih Layanan Air Jakarta dari Swasta.” Petisi itu ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Kampanye yang dilakukan Melanie ini, secara urutan waktu, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari dinamika kepengurusan perusahaan air yang terjadi di Jakarta. Pada Februari 2019 (seperti yang dapat dibaca di media massa), Gubernur mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengambil alih kepengurusan air dari tangan dua perusahaan yang bukan milik negara atau pemerintah daerah: Palyja dan Aetra.

Petisi Melanie ini, barangkali, dapat dibaca sebagai satu upaya untuk mendukung gerakan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pada 24 Maret 2019, Petisi sudah mendapatkan hampir 4 ribu dukungan. Tulisan ini akan mendiskusikan tentang konsepsi rakyat dan PDAM atau lembaga pemerintah yang dipakai oleh petisi yang dibuat Melanie tersebut.

Petisi itu dibuka dengan satu kalimat yang sangat bersemangat, “Air adalah milik rakyat, bukan swasta!” Di bagian lain pada petisi, kita akan menemukan kalimat dengan nada yang sama, “So ,dengan petisi ini gue mau mendorong pengalihan pengelolaan air perpipaan, dikembalikan ke PDAM atau lembaga pemerintah yang setara apa aja asal jadi milik rakyat.”

Pada kalimat pembuka, sebagai pembaca, saya belum bisa melihat makna lain, atau satu kontradiksi dalam petisi. Kalimat “Air adalah milik rakyat, bukan swasta!” bagi saya artinya cukup jelas. Kalau air adalah milik rakyat, maka sebagaimana halnya satu hak milik, maka rakyat bisa mendapatkan satu manfaat dari apa yang menjadi miliknya. Kemanfaatan itu bisa dia ambil dengan cara merdeka, artinya proses pengambilan keputusan ada di tangannya, karena air adalah miliknya (rakyat). Dalam konteks ini, tentu saja yang dimaksud dengan rakyat adalah warga Provinsi DKI Jakarta.

Namun, kontradiksi muncul pada kalimat kedua yang dikutip di atas. Benarkah dengan mengembalikan kepengurusan air “Ke PDAM atau lembaga pemerintah yang setara (apa pun bentuknya)” maka itu sama artinya dengan menjadikan air sebagai milik rakyat?

Di titik ini, perlu dilakukan satu ujian: apakah rakyat sama dengan PDAM atau lembaga pemerintah yang setara (apa pun bentuknya)? Jawaban yang paling sederhana dan sangat simpel: tentu saja tidak! PDAM atau lembaga pemerintah jelas bukan rakyat, dan rakyat jelas bukan lembaga pemerintah atau PDAM. PDAM adalah PDAM. Lembaga pemerintah adalah lembaga pemerintah. Dan, rakyat adalah rakyat. Ketiganya, atau keduanya, adalah hal yang berbeda.

Bagaimana perbedaan itu secara lebih nyata mewujud atau beroperasi dalam kepengurusan air? Secara sederhana, yang riil terjadi dalam kehidupan sehari-hari bisa kita pahami sebagai berikut: kalau kepengurusan air berada pada tangan “PDAM atau lembaga pemerintah” maka PDAM adalah penjual air dan rakyat adalah pembeli. PDAM menampung atau membor air di suatu tempat, melakukan pemurnian dengan satu teknik tertentu sehingga (teorinya) secara kualitas air menjadi lebih baik. Dan kemudian, air itulah yang dialirkan ke rumah-rumah rakyat, atau yang dalam kasus ini seringkali disebut pelanggan PDAM.

Dari sisi rakyat atau pelanggan tersebut, yang terjadi sederhananya adalah sebagai berikut: kalau airnya mengalir dengan baik dari pipa di rumah-rumah maka para pelanggan tinggal memakainya setiap dia membutuhkan. Dan untuk itu, setiap bulan meteran air di rumahnya dicatat, kemudian si pelanggan membayarkan sejumlah nilai uang yang sebanding kepada PDAM.

Dari hubungan menyediakan dan memakai air yang diperantarai oleh infrastruktur penampungan, pemurnian, dan pemipaan air seperti di atas, maka bisa kita lihat bahwa PDAM memiliki posisi yang sangat berbeda dengan rakyat. Yang pertama adalah produsen sedangkan yang kedua adalah konsumen. Jadi, kalau kita mengikuti logika dari petisi yang dibuat Melanie, maka pemiliknya adalah PDAM atau lembaga pemeritah yang setara (apapun bentuknya) bukan rakyat.

Kalaulah ia adalah milik rakyat seperti yang diniatkan petisi yang dibuat Melanie dalam judulnya, maka seharusnya kepengurusan air itu ada di tangan rakyat. Ada di tangan rakyat setidaknya berarti ada satu ruang untuk entitas yang disebut sebagai rakyat itu untuk terlibat dalam bagaimana keputusan diambil dan bagaimana keuntungan perusahaan dibagi. Ada satu ruang untuk rakyat ikut berperan kunci (penting), bukan hanya berperan serta dan berperan sebagai konsumen!

Bosman Batubara

Pemerhati Pengelolaan Air

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here