Mengenang Bung Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan (Tamat)

0
113

Saya melihat ada kecenderungan sistem ekonomi kerakyatan yang telah diperjuangkan oleh the founding fathers  Republik Indonesia akan ditinggalkan oleh pemerintah yang sekarang. Kecenderungan untuk meninggalkan demokrasi ekonomi dalam arti kata yang sebenarnya. “Demokrasi Politik” (dalam tanda petik) telah dijadikan untuk memperalat rakyat kembali menjadi tumbal.

Sejak lama saya menganut pemikiran strukturalis dalam menganalisis keadaan ekonomi rakyat Indonesia. Pemikiran ini, dalam kaitannya dengan Indonesia, mencakup dimensi-dimensi yang lebih luas dalam konstelasi kemasyarakatan kita sebagai suatu konstelasi peninggalan feodalisme dan kolonialisme. Ilmu ekonomi sebagai ilmu moral telah dilaksanakan secara efektif di negara-negara kapitalisme modern yang sekarang merupakan negara-negara maju— baik di kawasan Amerika Utara, Eropa Barat, maupun di Timur Jauh. Dengan perkataan lain, pemikiran strukturalis atau populis menguasai pemikiran elit kekuasaan di negara-negara ini pada awal proses perkembangan masyarakat negara-negara ini menuju masyarakat kapitalisme modern yang beradab.

Sifatnya yang beradab antara lain dapat dilihat dari adanya Undang-Undang Antimonopoli dan pengembangan usaha kecil (Small Business Administration) di Amerika Serikat, serta penyertaan unit-unit usaha kecil dan menengah dalam proses produksi perusahaan besar di Jepang. Sifatnya yang beradab ini dapat juga ditunjukkan dalam skema Employee Stock Ownership, yaitu pemilikan saham oleh pekerja di Amerika Serikat dan penyertaan pekerja dalam pengambilan keputusan di perusahaan-perusahaan Jepang. Khusus untuk kasus Jepang, sistem kapitalismenya disebut sebagai human capitalism (Ozaki, 1991). Saya heran kenapa elit kekuasaan dalam pemerintahan tidak mengetahui hal ini. Sungguh naif.

Indonesia kembali menjadi tempat yang empuk bagi penghisapan surplus ekonomi oleh pihak asing. Data neraca pembayaran menunjukkan bahwa selama ini nilai kumulatif arus masuk investasi asing jauh lebih rendah nilainya dari keuntungan investasi asing yang direpatriasi keluar negeri. Ini termasuk investasi asing dalam saham perusahaan. Sebab utama kenapa ini terjadi, antara lain adalah tingginya komponen sumber-sumber keuangan di dalam negeri kita yang telah digunakan untuk membiayai investasi asing. Dalam konteks ini, Indonesia yang Merdeka sekarang ini dapat dikatakan merupakan replika dari Indonesia yang terjajah pada zaman kolonial Belanda. Indonesia terus merupakan pemasok surplus ekonomi yang setia kepada pihak asing.

Indonesia saat ini telah mengalami situasi apa yang disebut “Fisher’s Paradox” dalam hubungannya dengan utang luar negerinya, yaitu situasi semakin banyak cicilan utang luar negeri dilakukan semakin besar akumulasi utang luar negerinya. Ini disebabkan cicilan plus bunga utang luar negeri secara substansial dibiayai oleh utang baru. Oleh karena nilai cicilan plus bunga utang luar negeri lebih besar dari nilai utang baru, maka terjadilah apa yang disebut net transfer sumber-sumber keuangan dari Indonesia ke pihak-pihak kreditor asing.

Dalam keseluruhan rangkaian proses dialektik hubungan ekonomi yang diuraikan di atas, elit kekuasaan dan para birokrat telah berperanan langsung atau tidak langsung sebagai kolaborator terpercaya dan setia dalam mendukung kepentingan kelompok kuat. Sebagian dari surplus ekonomi yang diraih kelompok kuat dalam proses tukar-menukar dengan kelompok lemah ikut dinikmati oleh elit kekuasaan dan para birokrat ini sebagai imbalan untuk peranan mereka yang mendukung ini. Ini menunjukan bahwa pemerintahan sekarang ini tidak memihak kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang tertindas. Surplus ekonomi yang membesar untuk kelompok kuat beserta pendukung-pendukungnya atas korban kelompok lemah yang merupakan mayoritas, akhirnya membentuk lingkaran kemiskinan yang tak berujung bagi kelompok lemah. Inilah masalah mendasar kelompok lemah. Inilah masalah mendasar yang dihadapi oleh ekonomi rakyat Indonesia.

Kebijakan pemerintahan yang sekarang untuk lebih mendorong Indonesia tergantung pada pihak asing akan menimbulkan apa yang disebut ketergantungan finansial, ketergantungan komersial, dan ketergantungan teknologi (Dos Santos, 1970). Proses internasionalisasi modal, pertukaran dan produksi diakomodasikan oleh Indonesia.

Penerapan ideologi liberalisasi perdagangan internasional di Indonesia yang disertai pula dengan liberalisasi arus investasi asing, baik dalam rangka Persetujuan Putaran Uruguay, AFTA, dan APEC dalam situasi likuiditas internasional Indonesia yang memberat, akan menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi rakyat Indonesia. Kekuatan ekonomi domestik akan secara substansial tergeser dengan lebih luasnya aliran masuk investasi asing ke seluruh sektor ekonomi, termasuk ke sektor industri kecil. Rakyat Indonesia akan kembali menempati posisi budak di dalam negerinya sendiri (Sritua Arief, 1994). Model umum mengenai dampak negatif masuknya modal asing terhadap sektor informal atau ekonomi rakyat dapat dilihat dalam Chandra dan Khan, 1993.

Dalam kaitan ini Indonesia akan terus berada dalam cengkeraman neokolonialisme internasional yang beroperasi melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional, di mana pihak asing menjadi aktor utama melalui investasi dan utang luar negeri. Ekonomi rakyat di mana hidup berpuluh juta rakyat kecil yang semakin terpuruk dan menjadi lebih sengsara pasti akan menimbulkan gejolak sosial yang lebih eksplosif. Dua contoh aktual yang menunjukkan tidak berpihaknya pemerintahan yang sekarang terhadap rakyat banyak yang lemah ekonominya adalah beberapa hak cipta rakyat Indonesia yang sekarang sudah berada di tangan pihak asing dan masuknya beras impor yang murah menyaingi beras dalam negeri yang diproduksi oleh puluhan juta petani kita. Dalam contoh yang pertama telah diketahui bahwa hak cipta Tempe telah dipatenkan di Amerika Serikat, hak cipta Kecap dan Tahu telah dipatenkan di Jepang, hak cipta Ragam Batik telah dipatenkan di Jerman dan Inggris, dan hak cipta Keranjang Rotan telah dipatenkan di Singapura (Republika, 19 September 1999). Contoh yang kedua ialah beras yang diimpor dari luar negeri dengan bea masuk yang relatif rendah, sehingga beras yang diimpor ini lebih murah dari beras dalam negeri.

Dalam contoh yang pertama, biaya barang-barang konsumsi ini tentu akan memperbesar nilai impor, selain menghancurkan industri kerajinan rakyat. Dalam contoh yang kedua, ada baiknya di sini dikemukakan pendapat almarhum Bung Hatta. Untuk meningkatkan daya beli kaum tani secara masif, Hatta mengemukakan pendapat perlunya harga pembelian padi dan beras dari petani ditinggikan sedemikian rupa sehingga nilai tukar petani terus meningkat (Hatta, 1954). Sementara itu dilakukan peningkatan upah minimum.

Pemikiran Hatta seperti yang dikemukakan di atas jelas didasarkan atas prinsip berputarnya efek-efek berantai dalam proses ekonomi terjadi di dalam negeri, sehingga menimbulkan dampak yang positif untuk keseluruhan sektor dalam ekonomi rakyat Indonesia secara merata, bukan dalam ekonomi negara asing. Inilah juga yang dilakukan pemerintah Jepang di mana Jepang tidak mengimpor beras dari luar negeri walaupun lebih murah. Kedua hal itu jelas menunjukan pemihakan terhadap rakyat banyak, yaitu petani. Dalam hati pemerintah Jepang dan negara-negara tersimpul pernyataan “Go to Hell with the Uruguay Round”.

Indonesia akan mengalami situasi yang pasti akan meremukkan hati almarhum Bung Hatta oleh sebab-sebab yang berikut:

  1. Pihak asing akan menguasai devisa Indonesia secara lebih intensif.
  2. Pihak asing akan lebih intensif menguasai kepemilikan unit-unit ekonomi di Indonesia.
  3. Pihak asing akan lebih intensif menguasai sumber-sumber ekonomi Indonesia atas korban rakyat Indonesia.
  4. Pihak asing akan lebih intensif menentukan dan menformulasi kebijakan-kebijakan ekonomi dan sosial di Indonesia. (lihat Sritua Arief, “Who Murdered the Rupiah?” dalam majalah Inside Indonesia, Melbourne, Australia, edisi Oktober 1998). Akibatnya Indonesia akan kembali menjadi koloni (jajahan) asing (lihat Sritua Arief, “The Dialectics of Industrialization in Indonesia” dalam Journal of Contemporary Asia, Manila, Philippines dan Sydney, Australia, vol. 30, no. 1, Februari 2000).

Sritua Arief

(Seri Tulisan Perseptif)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here