Sabtu, Desember 5, 2020

Yang Tergusur dan “Menunggu Godot” (2)

Prelude dibunyikan pada 28 September 2016, ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saat dipimpin Gubernur Basuki Tjahja Purnama (Ahok), menggusur warga bukit duri dengan alasan normalisasi sungai Ciliwung dan pembuatan jalan inspeksi sungai. Rumah mereka rata dengan tanah. Kemudian, warga tergusur secara Class Action menggugat ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Hampir setahun kemudian, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai hakim Mas’ud pada 25 Oktober 2017 memenangkan Warga Bukit Duri. Pemerintah Provinsi DKI dinyatakan terbukti melawan hukum, karena tidak pernah melakukan musyawarah soal ganti rugi sebelum menggusur warga RW 10, 11, dan 12 Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

Tergugat (Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane/BBWSCC, Kepala Dinas Bina Marga Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Selatan, Kepala Dinas Tata Ruang Jakarta, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jakarta, Kepala Dinas Tata Air Jakarta, Kepala Dinas Perumahan Jakarta, Camat Tebet, dan Lurah Bukit Duri) diperintahkan pengadilan membayar ganti rugi kepada 93 orang penggugat, sebesar 200 juta rupiah per orang (total: 18,6 miliar rupiah).

Sebelumnya, pada awal 2017, Warga Bukit Duri juga memenangkan gugatan di  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Gubernur DK Jakarta yang baru, pengganti Ahok, Anies Baswedan menyatakan tidak akan banding. Tapi, tergugat yang lain, Kepala BBWSCC mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Banding ini pun dimenangkan Warga Bukit Duri— putusan diketahui pada 24 Juli 2018 (kabar terakhir, BBWSCC naik ke tingkat Kasasi).

Setelah putusan Pengadilan Negeri (dan Gubernur Anies menyatakan tidak banding) diadakan pertemuan di ruang rapat Balai Kota Jakarta pada, 21 November 2017. Gubernur Anies hadir dengan staf lengkap, bertemu dengan perwakilan Warga Bukit Duri tergusur, tim pengacara, tim arsitek, tim ekonomi koperasi, dan tim pendampingan warga. Rencana lokasi dan konsep baik shelter maupun Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri Berbasiskan Koperasi Warga Berdaya telah disampaikan, diusulkan, dan dipaparkan Tim Warga Bukit Duri pada pertemuan tersebut. Saat itu, Gubernur Anies menyambut baik dan setuju pendirian shelter tempat tinggal sementara dan rencana pembangunan kampung susun sebagai pengganti uang ganti rugi. Kemudian, Gubernur Anies memerintahkan Kepala Dinas Perumahan untuk melihat calon-calon lokasi shelter dan kampung susun.

Keesokan harinya, Rabu, 22 November 2017, menurut Sandyawan Sumardi, Koordinator Ciliwung Merdeka (CM– korban tergusur dan membantu mendampingi warga), Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota DKI Jakarta, Agustino Darmawan dan staf mengunjungi lokasi calon lahan untuk pembangunan kampung susun di Wisma Ciliwung, Setia Ciliwung, Bukit Duri Tanjakan. Juga, pada hari yang sama, melihat beberapa calon alternatif lokasi pendirian shelter, di bekas lokasi gusuran dan tanah-tanah yang bisa dikontrak di sekitar Bukit Duri.

Kemudian, pada 17 Januari 2018 dilakukan oleh Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI peninjauan dan pengukuran bekas kantor pajak Bukit Duri yang sudah lama tidak dipakai. Tempat ini dilihat sebagai calon lahan pendirian shelter, hunian sementara.

Anak kecil dan ibunya, setelah rumah mereka dirobohkan. (ab)

Belum ada perkembangan, kemudian, pada 1 Maret dan 2 Maret 2018, perwakilan warga bersama Ciliwung Merdeka mengadakan kunjungan doorstop di balai kota. Menurut Sandyawan, untuk menanyakan perkembangan rencana pembangunan tersebut kepada Gubernur Anies. Gubernur tidak berhasil ditemui. Warga hanya bisa berkirim surat saja.

Pada 1 Maret itu juga, wakil warga akhirnya bertemu dengan Kepala Dinas Perumahan di kantornya. Mereka menanyakan tindak lanjut dari peninjauan dan pengukuran calon lahan untuk pendirian shelter dan pembangunan kampung susun yang telah dilakukan sebelumnya.

Selanjutnya, pada 8 Maret 2018, perwakilan Warga Bukit Duri bertemu dengan penasihat Gubernur DKI untuk memberikan data dan bahan-bahan pertimbangan, serta rekomendasi tertulis. Menurut Sandyawan, harapannya, Gubernur DKI dan staf segera mengupayakan terwujudnya pendirian hunian sementara dan pembangunan kampung susun yang tak kunjung dilakukan. Belum ada respon dan tindak lanjut operasional yang berarti dalam usaha mewujudkan pembangunan shelter maupun kampung susun.

Sandyawan kerap mendengar Kepala Dinas Perumahan, Agustino Darmawan mengatakan bahwa permasalahan Bukit Duri adalah sama sekali tidak punya lahan seperti Kampung Akuarium. Pemprov tidak punya dana sama sekali untuk membantu pengadaan tanah. Begitu pun soal hunian sementara yang diusulkan di bekas kantor pajak Bukit Duri yang kondisinya sangat terbengkalai, susah mengurusnya dengan Direktorat Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Berkali-kali Kepala Dinas Perumahan kembali menganjurkan warga Bukit Duri tergusur untuk tinggal di Rusunawa (Rumah Susun Sewa) Rawa Bebek.

“Tidak benar bahwa warga Bukit Duri korban gusuran dan CM tidak atau belum memberikan atau mengusulkan opsi-opsi alternatif lahan yang bisa dibangun shelter Bukit Duri. Kami pernah menyodorkan tiga alternatif. Tapi, ternyata Agustino Darmawan Kepala Dinas Perumahan yang lalu, cenderung mengarahkan agar warga Bukit Duri Korban Gusuran dimasukkan saja ke Rusunawa Rawa Bebek,” ujar Sandyawan.

Yang tertinggal sebelum roboh. (ab)

Setelah itu, pengganti Agustino Darmawan, Meli Budiastuti sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota DKI Jakarta, pada 14 Agustus 2018, seperti dikutip dari mediaindonesia.com, menyatakan membatalkan pembangunan hunian sementara (shelter). Karena tidak ada lokasi yang bisa dibangun shelter di daerah Bukit Duri. Tidak ada lokasi yang memadai untuk dibangun shelter.

Akhirnya, anggaran pembangunan shelter sebesar 5,97 miliar rupiah yang telah dianggarkan pada APBD 2018 akan dicoret pada APBD Perubahan 2018. Menurut Meli, daripada tidak bisa dilaksanakan dan jadi silpa (sisa lebih perhitungan anggaran), lebih baik dimatikan saja anggarannya.

Selain itu, Community Action Plan (CAP) yang belakangan disebutkan Gubernur Anies Baswedan sebagai proses untuk membangun kampung susun, tampaknya tidak berjalan dengan mulus. “Tidak benar bahwa pelaksanaan proyek CAP Bukit Duri berjalan dengan baik melibatkan warga Bukit Duri sepenuhnya. Warga Bukit Duri korban gusuran sama sekali tidak dilibatkan, bahkan keberadaannya sebagai warga negara tidak diakui,” kata Sandyawan Sumardi.

“Kami mencarikan alternatif lahan, salah satunya Wisma Ciliwung. Kami sudah mempertemukan pemilik dan pihak dinas perumahan. Sangat mungkin dibangunkan Kampung Susun sesuai konsep desain yang kami tawarkan,” ujar Sandyawan.

Perkembangan lain terjadi pada Rabu, 5 September 2018. Pemprov DKI Jakarta mengatakan masih berupaya mencari lahan untuk tempat penampungan sementara (shelter) warga Bukit Duri. Menurut Sekda (Sekretaris Daerah) DKI Jakarta, Saefullah, seperti yang dikutip dari detik.com, Saefullah menugaskan Walikota Jakarta Selatan, Marullah Matali untuk mencek legalitas Wisma Ciliwung. Menurut Saefullah, pemerintah daerah bisa bayar kalau hak atas dasar tanah tersebut benar.

Selain itu, menurut Saefullah, ada tanah Kementerian Keuangan yang terlantar bangunannya. Kalau tidak zaman Jepang ya zaman Belanda. Sayang tidak terpakai. “Kita lagi mau tulis surat. Pak Gubernur minta untuk ke Kemenkeu kiranya dapat dihibahkan ke Pemprov. Itu luasnya seribuan meter persegi, juga jadi pilihan,” ujar Saefullah.

Gubernur Anies, saat diwawancarai sama.id pada Jumat, 7 September 2018 usai memberi sambutan pada Musyawarah Nasional Himpaudi (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia) di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta mengatakan, “Kita pantau saja perkembangannya.”

Menurut Anies, Community Action Plan ini baru. Jadi, baru pertama kali dilakukan. Ada yang berjalan baik sesuai rencana dan ada yang belum. “Ini bagian dari pembelajaran. Karena aparat pemerintah memang tidak terbiasa dengan pendekatan baru ini. Belum. Ini sesuatu yang baru. Karena itu ada proses pembelajaran. Dan, nanti kita belajar, di mana yang berhasil, di mana yang gagal. Sehingga kita bisa memperbaiki semuanya,” kata Anies.

Rencana pembangunan kampung susun masuk di CAP. Tujuan CAP adalah untuk community base development. “Supaya kita bisa membangun sesuai dengan aspirasi dan harapan dari warga. Dan, itulah sebabnya harus dibangun interaksi. Jadi, levelnya itu level kolaborasi. Itu level paling tinggi. Paling bawah itu sosialisasi, konsultasi, partisipasi, lalu kolaborasi,” imbuh Anies. Gubernur Anies menyatakan bahwa ini semua memerlukan kesabaran. Ini menjadi proses belajar bagi pemerintah dan masyarakat, bekerja bersama-sama.

Akankah cerita “Menunggu Godot” dari “Samuel Beckett” berubah melalui proses yang penting dan berliku ini, akhirnya “Godot” itu datang? Realisasi cerita banyak ditunggu, tak hanya warga tergusur Bukit Duri, juga masyarakat luas. Penegakkan hukum yang dilakukan dengan adil dan tata kota yang juga adil serta nyaman, melalui Kampung Susun akan terwujud? Dinanti saja, cerita masih berlanjut.

Ardi Bramantyo

related

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertisment

video

Popular

Pesantren Terapung – Nyantrik di Kapal

"Pesantren Terapung." Malam itu saya kebagian "ronda" di atas Rainbow Warrior yang sedang menyusuri Laut Jawa. Salah satu tugas "night watch" adalah menemani nahkoda melihat...

Memang “Pemerintahan Belanda” ada di Indonesia? Tidak. Yang ada “Perusahaan!”

Di Indonesia, selama ini yang diketahui dalam sejarah, setelah VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie— perusahaan yang menjajah Nusantara karena rempah-rempah) bangkrut-- masuk Prancis dan Inggris--...

Batik Lingkungan Hidup

Tatang Elmi Wibowo berkulit coklat dan berambut ikal. Usianya 41 tahun. Hari itu, akhir Februari 2018, di galeri miliknya Leksa Ganesha, Dusun Tembi, Kecamatan...

Pasarnya Petani Kota Jakarta

Di Jakarta ada petani? Ya, betul, bahkan ada pasarnya! Datang saja ke Gudang Sarinah Ekosistem setiap Minggu, pekan pertama setiap bulan. Di sinilah para...

Petisi konyol, antara Dilan dan Pram, ehh Minke

Dilan Iqbaal Ramadhan jadi Cameo lagi Senang rasanya film Bumi Manusia di produksi dan nantinya akan di putar di bioskop, sehingga saya gak perlu menghabiskan...

Sudut Pandang Lakon dan Penonton

Ngeri ngeri sedap kritikus Film Sejak mula, membangun kisah para penderes nira kelapa di Ketanda Banyumas dalam sebuah karya film, selalu ada kecemasan kecemasan yang...

Menanam dan Memanen Air di Senjoyo

Bagi Ahmad Bahruddin, mata Air Senjoyo adalah hidup dan mati dirinya. Puluhan tahun lalu, air irigasi di kampungnya Kalibening, Kota Salatiga terlihat jernih dan...