Sampai saat ini visi kedaulatan pangan yang jadi salah satu janji Nawacita Pemerintah masih jauh dari impian dan belum ada perbaikan kebijakan yang signifikan.

Hal ini bisa dilihat dari daftar kebutuhan pangan pokok kita yang masih terus diimpor. Sebut saja: beras, jagung, kedelai, terigu, gula, daging, bawang, minyak goreng, kopi, bahkan cabe, kentang, serta ubi kayu pun kita impor.

Ini adalah ancaman serius karena sebuah negara dapat dikatakan berdaulat kalau mereka berhasil penuhi pangan mereka sendiri. Terlebih kalau bisa surplus.

Pangan itu jangan dianggap perkara remeh-temeh. Apa yang kita makan itu tunjukkan seberapa daulat bangsa kita.

Ada beberapa persoalan mendasar yang sebabkan kita kehilangan kedaulatan pangan.

Pertama, kita selama ini sengaja dibuat terninabobokan oleh sektor ekonomi ekstraktif seperti sawit, karet, dan batubara oleh negara lain. Sektor ini padahal pasarnya sangat tergantung dari kekuatan pasar oligopoli yang dikuasai oleh segelintir importir di pasar internasional. Ketika sektor ini mengalami kelesuan seperti saat ini, ekonomi kita langsung goncang.

Kedua, laju pertumbuhan ekonomi ekstraktif ini telah mendorong hancurnya ekonomi pertanian keluarga (family farming) yang harusnya jadi penopang kedaulatan pangan.

Sektor ekonomi ekstraktif yang hanya untungkan kelompok kecil pengusaha ini telah singkirkan petani keluarga dengan adanya land grabbing atau penyerobotan tanah oleh korporasi yang menggila dan tabrak aturan serta sebabkan konflik lahan di mana-mana.

Ketiga, kita sudah dibuat ketergantungan oleh negara-negara maju dalam sektor pangan dengan serangan “bioterorism”, misalnya dengan adanya ketergantungan terhadap benih dan pasaran seperti yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam pembenihan dan pemasaran.

Keempat, dukungan kebijakan keuangan kita juga sangat jauh dari harapan. Sektor perbankan masih terjebak dalam paradigma prudential (kehati-hatian) yang berlebih-lebihan. Sektor pertanian dan kelautan yang harusnya jadi sandaran bagi terciptanya kedaulatan pangan tidak mendapat perhatian. Kucuran kredit ke sektor ini sangat kecil, bahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diskemakan untuk biaya sektor usaha kecil tidak diarahkan untuk biayai sektor ini.

KUR masih berputar pada sektor ritel perdagangan yang sudah jenuh. Tidak ada kuota sektor untuk pangan. Sampai saat ini, bahkan sektor perikanan yang digembar gemborkan sebagai andalan hanya alokasikan tidak lebih dari 2 persen plafon yang ada.

Sektor perikanan dan kemaritiman secara umum kembali dalam monopoli korporasi. Nelayan kita hidupnya tetap tidak jelas dan kebanyakan hanya jadi Anak Buah Kapal korporasi setelah sibuk dilakukan pengeboman kapal asing dan moratorium perizinan.

Subsidi pupuk yang diberikan sampai dengan Rp36,3 triliun pada tahun ini juga hanya jadi bancakan para mafia. Harga subsidi tidak sampai ke petani, bahkan mereka seringkali pada musim tanam dapati kelangkaan pupuk.

Ada kesalahan mendasar, barang subsidi yang mustinya jadi public goods jalur distribusinya dibiarkan ditangani tengkulak yang jelas motifnya mengejar keuntungan.

Subsidi-subsidi dan juga bantuan paket input bantuan sarana produksi pertanian (saprotan) serta kredit menguap.

Kelembagaan sektor pertanian rakyat sebagai infrastruktur sosial penting untuk ciptakan kedaulatan pangan juga tidak dapat perhatian. Akhirnya petani jadi bulan-bulanan mafia pangan dan tengkulak besar. Sektor pendukungnya berupa lembaga asuransi dan bank pertanian seperti janji Nawacita juga belum kunjung tiba.

Kita benar-benar semakin menjauh dari visi kedaulatan pangan. Kalau ini dibiarkan maka fundamental ekonomi kita akan semakin rapuh dan nasib rakyat kecil akan semakin berat. Hidup petani dan nelayan hanya subsisten alias hanya untuk survival saja akan semakin sulit. Apalagi untuk ciptakan nilai tambah ekonomi.

Suroto

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here