Sabtu, Desember 5, 2020

Revolusi 4.0: Leviathan Baru atau Genossenschaft?

Industri bisa saja berubah karena berbagai perkembangan teknologi. Tapi, persoalan krusial model kepemilikkan perusahaan itu menentukan sekali bagaimana sebuah bisnis itu akan berlaku adil  atau sebaliknya, menjadi semakin memeras dan menindas.

Era revolusi industri ke 4 ditandai dengan interkoneksi berbagai perangkat dan manajemen secara melompat. Internet of things, intelejensia artifisial, robotik kelas canggih, teknologi bio, telah membuat perusahaan menjadi bekerja lebih ramping dan semakin produktif.

Perubahan yang terjadi membawa perubahan habitus baru. Orang serba dimudahkan dengan sambungan internet. Pola konsumsi, interaksi sosial, produksi barang dan jasa berubah semua. Dunia ada dalam gengaman tangan. Tapi, pola relasi sosial yang diciptakan korporasi yang ada tetap saja subordinatif menindas.

Ada yang menarik dari perubahan revolusioner yang terjadi. Ternyata, aksestabilitas yang serba canggih saat ini tidak merombak pola kepemilikkan perusahaan yang ada. Justru sebaliknya, pola kepemilikkan yang terjadi justru membuat semakin konsentratif dan monopolistik. Sebut saja misalnya, dalam pola bisnis basis platform yang marak saat ini. Para pengguna dan agen tetap dalam posisi sebagai obyek dari eksploitasi baru.

Sebut misalnya dalam bisnis Gojek dan Grab yang ada saat ini. Bisnis ini menjadi monopolistik dalam urusan transportasi. Konsumen dimanjakan, tapi agen-agennya seperti para pengemudinya semakin dieksploitasi. Mereka selain tak punya kuasa terhadap penentuan tarif juga sebagai penanggung risiko dari bisnis sepenuhnya tanpa adanya tanggungjawab sosial sedikitpun dari pemilik bisnis aplikasi.

Anehnya lagi, aspirasi para pengemudi ini sudah berulangkali disuarakan, tapi pemerintah tak juga mampu berbuat apapun untuk mengintervensinya. Konsumen yang berpola pragmatik semakin tak peduli dan mereka yang bekerja semakin tertindas saja.

Transportasi adalah salah satu bentuk layanan publik. Tapi, layanan publik ini sekarang berada dalam kuasa pemilik aplikasi yang ternyata sudah dikuasai sepenuhnya oleh investor asing yang tujuannya hanya mengejar keuntungan. Pemerintahpun di depan mereka dibuat tak berdaya. Tak ada lagi perlindungan bagi para agen atau pengemudi yang ada.

Tak hanya itu, fitur-fitur baru dalam bisnis antara telah berkembang.Tapi, semua itu bekerja hanya demi menumpuk keuntungan yang semakin konsentratif pada pemilik aplikasi.

Kita seperti sedang disuguhi oleh satu peristiwa kolosal penindasan seperti yang digambarkan dalam film “Hunger Games.” Para agen itu menjadi pihak yang semakin tak berdaya, sementara konsumen dan pemilik aplikasi menjadi penikmatnya.

Kamuflase Kapitalisme 

Pertanyaan selanjutnya, benarkah pola kerja bisnis platform yang ada saat ini sudah mewakili era yang disebut bisnis berbagi yang adil? Benarkah kemitraan yang terjadi antara bisnis platform yang dibentuk sudah penuhi prasyarat sebagai bisnis yang memampukan bagi setiap orang dan menjamin partisipasi setiap orang? Lantas, idealnya bisnis berbagi itu seperti apa?

Profesor Ferdinand Tonnies (1858-1936), Sosiolog Jerman sebetulnya sudah membuat prediksi tentang era masyarakat baru tersebut. Setelah dua puluh tahun terbitkan buku babon tentang jenis masyarakat “der Gesselschaft und der Gemeinschaft,“ dia lakukan penelitian lanjutan terhadap masyarakat komunal di Inggris. Dalam penelitiannya, dia temukan jenis baru masyarakat yang dia sebut dengan der Gennosenschaft atau dalam bahasa Inggris disebut co-operative atau dalam bahasa Scandinavianya disebut andelslag, dan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kooperasi.

Der Gennossenschaft  yang dalam pemberian kata sandangnya ini berjenis perempuan. Sebuah masyarakat yang tetap terikat pada nilai-nilai tradisi seperti halnya dalam sistem masyarakat paguyuban (gesselschaft). Namun lebih maju dari sistem masyarakat paguyuban, mereka sudah terikat dalam bentuk perjanjian formal atau statuta perusahaan dalam model masyarakat patembayan (gemeinschaft). Bedanya dengan model gemeinschaft, tidak diperuntukkan untuk mengejar keuntungan (profit oriented) melainkan mengejar kesejahteraan bagi semua (benefit oreinted).

Masyarakat koperasi ini disebut sebagai beyond dari sistem kapitalisme yang ada, namun bukan dalam jenisnya yang maskulin dalam bentuk fasisme (herrsschaft). Masyarakat koperasi mengandai bahwa hubungan dari individu itu setara dan egalitarian, tidak sub-ordinat ataupun superordinasi dalam sistem masyarakat fasisme.

Ekonomi berbagi adalah ekonomi yang ditandai dengan adanya berbagi sumberdaya yang dimiliki secara pribadi dengan dihubungkan atau berhubungan dengan orang lain yang membutuhkan barang atau jasa yang kita miliki, agar memiliki nilai tambah. Jadi, jelas ekonomi berbagi ini sudah lama terjadi dan bukan terjadi ketika bisnis basis internet dan platform terjadi.

Dulu orang di kampung sudah melakukan bisnis ini dengan berbagi tenaga dan sumberdaya untuk bangun rumah, membangun jembatan, jalan, dan lain sebagainya. Dalam tradisi masyarakat kita disebut dengan bergotong-royong. Ini sudah hidup lama di masyarakat kita. Masyarakat kita zaman dahulu berbagi dengan perasaan solidaritas.

Jadi, teknologi apapapun itu kalau bersifat teknikal, maka hanya akan menjadi masalah teknik saja. Para pemilik bisnis platform yang memilih badan hukum Persero itu jelas hanya inginkan teknik mengeruk keuntungan dan bukan bagaimana cara membuat bisnis masa depan memang mampu mengubah kondisi banyak orang untuk mengambil partisipasi dan manfaat dalam model bisnis basis sumberdaya kerumunan (crowdsourching).

Nah, untuk menghindari eksploitasi maka perlu koperasi basis platform. Di sini sebetulnya pemerintah bisa berperan. Misalnya, bentuk permodalan melalui skema Penanaman Modal Negara atau Daerah (PMN/D) dan asistensi manajemen. Regulasinya sebetulnya sudah mencukupi. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara terhadap Koperasi.

Dalam perkembangannya, koperasi ke depannya bisa bersifat multipihak. Konsumen atau pelanggan yang terdaftar juga bisa jadi anggota koperasi. Pemerintah juga bisa membuat perwakilan di dalamnya untuk pastikan semua berjalan lancar sesuai koridor regulasi.

Aksiomanya, apa yang tak kamu miliki tak akan mungkin kamu kendalikan. Mungkinkah ini akan jadi abad pencerahan koperasi? Atau justru era 4.0 ini jadi bentuk monopoli baru dari penindasan sistem bisnis dengan sampah sosialnya? Semua tergantung dari kita semua.

Suroto

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)

related

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertisment

video

Popular

Pesantren Terapung – Nyantrik di Kapal

"Pesantren Terapung." Malam itu saya kebagian "ronda" di atas Rainbow Warrior yang sedang menyusuri Laut Jawa. Salah satu tugas "night watch" adalah menemani nahkoda melihat...

Memang “Pemerintahan Belanda” ada di Indonesia? Tidak. Yang ada “Perusahaan!”

Di Indonesia, selama ini yang diketahui dalam sejarah, setelah VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie— perusahaan yang menjajah Nusantara karena rempah-rempah) bangkrut-- masuk Prancis dan Inggris--...

Batik Lingkungan Hidup

Tatang Elmi Wibowo berkulit coklat dan berambut ikal. Usianya 41 tahun. Hari itu, akhir Februari 2018, di galeri miliknya Leksa Ganesha, Dusun Tembi, Kecamatan...

Pasarnya Petani Kota Jakarta

Di Jakarta ada petani? Ya, betul, bahkan ada pasarnya! Datang saja ke Gudang Sarinah Ekosistem setiap Minggu, pekan pertama setiap bulan. Di sinilah para...

Petisi konyol, antara Dilan dan Pram, ehh Minke

Dilan Iqbaal Ramadhan jadi Cameo lagi Senang rasanya film Bumi Manusia di produksi dan nantinya akan di putar di bioskop, sehingga saya gak perlu menghabiskan...

Sudut Pandang Lakon dan Penonton

Ngeri ngeri sedap kritikus Film Sejak mula, membangun kisah para penderes nira kelapa di Ketanda Banyumas dalam sebuah karya film, selalu ada kecemasan kecemasan yang...

Menanam dan Memanen Air di Senjoyo

Bagi Ahmad Bahruddin, mata Air Senjoyo adalah hidup dan mati dirinya. Puluhan tahun lalu, air irigasi di kampungnya Kalibening, Kota Salatiga terlihat jernih dan...