Komite Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sistem Pangan (terdiri dari puluhan organisasi masyarakat sipil dari berbagai sektor di Indonesia) menyelenggarakan Sidang Rakyat untuk Kedaulatan Pangan pada 11-12 September 2021. “Sidang ini sebagai wadah rakyat untuk menolak sistem pangan yang selama ini dikuasai oleh korporasi, lalu mentransformasikannya ke arah Kedaulatan Pangan,” kata Anwar Sastro Ma’ruf dari KPRI (Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia) sebagai pimpinan sidang.

Sistem pangan yang dikuasai oleh korporasi, menurut Sastro, pangan yang ada di sekitar kita atau yang dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat adalah produk dari korporasi, mulai dari bahan mentah (sembako), makanan olahan, hingga makanan kemasan. Jika ada produk langsung dari petani atau nelayan akan berbau korporasi. Hanya sedikit sekali pangan yang masih mandiri atau berdaulat. “Kita melihat siklus pangan dari hulu ke hilir yang dimonopoli oleh korporasi, mulai dari benih, bibit, pupuk, obat-obatan, panen, paska panen, olahan, hingga makanan kemasan. Beras, gandum, kedelai, telur, daging, sayuran, sampai dengan buah-buahan,” imbuh Sastro.

Sistem pangan yang dikendalikan oleh korporasi, menurut Sastro, merampas ruang hidup rakyat, khususnya para produsen pangan skala kecil, seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat. “Karena itu, Sidang Rakyat ini sangat penting sebagai wadah aspirasi rakyat untuk terus mendorong Kedaulatan Pangan,” ujar Sastro.

Selain itu, menurut Gunawan dari IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), Sidang Rakyat ini juga diselenggarakan untuk menolak UNFSS (United Nations Food System Summit) yang akan diselenggarakan pada 23 September 2021 di New York, Amerika Serikat. “Sidang ini juga memposisikan diri sebagai pertemuan tandingan terhadap UNFSS, karena pertemuan yang diselenggarakan atas Kerjasama PBB dan Forum Ekonomi Dunia (WEF) tersebut hanya mengedepankan kepentingan-kepentingan korporasi untuk terus mengendalikan sistem pangan global yang telah terbukti sangat rapuh ketika dihadapkan pada pandemi,” kata Gunawan.

UNFSS atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sistem Pangan Dunia PBB ini, menurut Gunawan, sebenarnya merupakan KTT yang bertujuan untuk menciptakan sistem pangan yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan. Seharusnya KTT ini bisa menjadi wadah untuk mengentaskan permasalahan kelaparan dan gizi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, penyelenggaraannya tidak dibangun dari inisiatif para petani, nelayan, buruh, masyarakat sipil, organisasi massa, atau lembaga berbasis HAM PBB (yang relatif demokratis, partisipatif, dan berbasis hak, seperti Komite Ketahanan Pangan Dunia– Committee of World Food Security). “Alih-alih, insiatif penyelenggaraan KTT ini datang dari Sekjen PBB dan melibatkan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum- WEF) yang notabene merupakan forum yang isinya adalah korporasi-korporasi berkepentingan bisnis. Tentunya, ini berpotensi menyebabkan konflik kepentingan dan penyimpangan dari visi KTT sendiri yang ingin mentransformasikan sistem pangan untuk berpihak pada hak rakyat,” ujar Gunawan.

Dalam press release yang dikeluarkan UNFSS pada 9 September 2021, disebutkan bahwa hampir 900 Dialog Independen dilakukan untuk mempersiapkan UNFSS 2021. Hasil dialog ini untuk memberikan input bagaimana memastikan sistem pangan dunia untuk mengatasi kelaparan, kemiskinan, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan. “KTT dibangun untuk menjadi KTT Masyarakat, dan kita mencapai ini dengan memulai dialog global tentang bentuk sistem pangan yang dunia butuhkan menuju Dasawarsa Aksi,” kata Agnes Kalibata, UN Secretary General’s Special Envoy for the Food Systems Summit.

 “Sidang Rakyat untuk Kedaulatan Pangan ini berlangsung selama dua hari dan mengangkat berbagai tema dalam pembahasannya,” ujar Gusti Nur Shabia dari FIAN Indonesia. Sidang pembuka pada 11 September menghadirkan berbagai pembicara: Zainal Arifin Fuad (Serikat Petani Indonesia), Gunawan (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), Tan Shot Yen (Pemerhati Gizi), dan Masnuah (Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia). Kemudian, pada 12 September diselenggarakan empat sidang komisi dengan tema masing-masing: Ketidakadilan Agraria dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Ancaman Kontrol Korporasi atas Benih dan Produksi Pangan Lokal, Homogenisasi Selera dan Globalisasi Pangan, serta Ekonomi Politik Pangan.

Selanjutnya, menurut Rachmi Hertanti dari IGJ (Indonesia for Global Justice), hasil-hasil Sidang Rakyat ini akan disusun ke dalam sebuah manifesto sebagai pernyataan sikap bersama dari Komite Masyarakat Sipil. “Saat ini, kita sedang merancang manifesto yang mudah-mudahan akan segera selesai dalam beberapa hari ke depan. Manifestonya akan disebut Manifesto Kedaulatan Pangan,” kata Rachmi.

Setelah Sidang Rakyat dan Manifesto, Komite juga akan menyelenggarakan berbagai aksi untuk memperkuat kampanyenya, khususnya dalam melawan UNFSS yang akan diselenggarakan nanti. “Kami akan suarakan juga hal ini dalam aksi Hari Tani Nasional pada 24 September. Menjadi prioritas dalam kaitannya dengan kedaulatan petani atas benih, mengingat praktek Revolusi Hijau telah membuat petani tergantung terhadap input pertanian. Petani sebagai pemulia tanaman semakin direduksi dengan kehadiran perusahaan benih yang membuat benih-benih lokal menjadi hilang. Penting bagi Koalisi untuk terus membawa dan memperjuangkan kedaulatan petani atas pangan dan benih,” kata Rachmi.

“Sebagai langkah awal, kita butuh keyakinan secara kolektif dalam membangun kemandirian pangan. Perlu dimulai dengan prinsip: memproduksi apa yang kita konsumsi dan mengkonsumsi apa yang kita produksi,” kata Sastro.

Ardi Bramantyo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here